News Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyampaikan bahwa proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 masih membutuhkan waktu panjang. Hingga saat ini, sejumlah tahapan administrasi, verifikasi, dan validasi data masih berlangsung sebelum para peserta seleksi resmi ditetapkan sebagai ASN PPPK.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian PANRB agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga : PPU Tekankan Nilai Persatuan di Hari Kesaktian Pancasila
Alasan Proses PPPK Masih Berjalan
Ada beberapa faktor yang membuat proses pengangkatan PPPK di PPU membutuhkan waktu lebih lama. Pertama, verifikasi dokumen kepegawaian harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan keabsahan data. Kedua, penyesuaian formasi dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) juga masih dalam tahap finalisasi.
“Proses ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kami ingin memastikan seluruh tenaga PPPK yang akan diangkat benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan instansi,” jelas Kepala BKPSDM PPU.
Harapan Guru dan Tenaga Kesehatan
Sejumlah formasi PPPK di PPU masih didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kedua sektor ini menjadi prioritas karena kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang semakin meningkat. Namun, para calon PPPK dari kalangan guru maupun tenaga medis diminta untuk bersabar menunggu proses pengangkatan resmi.
Banyak dari mereka berharap agar pengangkatan segera terealisasi, mengingat status PPPK memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik dibanding tenaga honorer.
Pemerintah Daerah Komitmen Tuntaskan Pengangkatan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menegaskan bahwa komitmen mereka adalah menyelesaikan seluruh proses sesuai aturan. Meski panjang, tahapan ini penting agar pengangkatan PPPK tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menyesuaikan anggaran belanja pegawai agar tidak membebani APBD. Dengan adanya penataan keuangan yang baik, diharapkan kesejahteraan PPPK bisa tetap terjamin tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Pengangkatan PPPK tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat. Karena itu, sinergi antara PPU, BKN, dan Kementerian PANRB menjadi kunci utama agar proses berjalan lancar.
Pemerintah berharap masyarakat, khususnya calon PPPK, dapat memahami bahwa proses panjang ini dilakukan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang adil, transparan, dan profesional.
Penutup
Dengan proses yang masih berjalan, calon PPPK di Kabupaten Penajam Paser Utara diminta bersabar dan tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan tahapan pengangkatan hingga tuntas, sehingga para tenaga pendidik, kesehatan, maupun formasi lainnya bisa segera mendapatkan kepastian status sebagai ASN PPPK.
