News Penajam – Kementerian Pertanian (Kementan) dipastikan menerima tambahan anggaran sebesar Rp145 miliar. Penambahan ini diputuskan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi APBN Perubahan 2025.
Tambahan dana tersebut ditujukan untuk memperkuat sejumlah program strategis pertanian, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, subsidi pupuk, serta peningkatan produksi komoditas utama.
Baca Juga : Dear Bunda, 5 Kebiasaan ini Bisa Tingkatkan Kecerdasan Anak Lho
Titiek Soeharto Ungkap Alasan Penambahan
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, terlebih saat dunia menghadapi ancaman krisis pangan global.
“Tambahan Rp145 miliar ini diharapkan bisa memperkuat program Kementan dalam menjaga ketersediaan pangan dan melindungi petani dari dampak harga pupuk maupun perubahan iklim,” ujar Titiek.
Ia menegaskan bahwa pertanian adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pemerintah wajib memberi perhatian lebih dalam bentuk anggaran yang memadai.
Fokus pada Program Prioritas
Titiek Soeharto juga menekankan bahwa dana tambahan tersebut harus benar-benar diarahkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan petani. Beberapa prioritas yang disorot antara lain:
-
Subsidi pupuk bersubsidi agar distribusinya lebih tepat sasaran.
-
Peningkatan sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan alat mesin pertanian.
-
Penguatan cadangan pangan nasional untuk menghadapi potensi darurat.
-
Pendampingan petani agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Dengan fokus yang jelas, diharapkan tambahan anggaran tidak hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan menghasilkan output nyata di lapangan.
Pesan Titiek Soeharto untuk Kementan
Dalam keterangannya, Titiek memberi pesan khusus kepada jajaran Kementan agar mengelola anggaran secara transparan dan efektif. Menurutnya, tambahan anggaran tidak boleh disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan petani.
“Yang terpenting adalah akuntabilitas. Setiap rupiah tambahan ini harus dipertanggungjawabkan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” tegasnya.
Ia juga meminta Kementan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar program tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Penutup
Tambahan anggaran Rp145 miliar untuk Kementan menjadi bukti bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama pemerintah dan DPR RI pada 2025. Dengan pengelolaan yang baik, dana tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Pesan Titiek Soeharto tentang efektivitas dan transparansi menjadi catatan penting agar tambahan anggaran ini benar-benar memberi dampak positif. Pada akhirnya, keberhasilan sektor pertanian akan sangat menentukan stabilitas ekonomi dan kedaulatan pangan Indonesia di masa depan.
