Style ID Gran
News Penajam — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan siap mempercepat proses pemekaran kecamatan sebagai tindak lanjut dari penetapan batas wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menyesuaikan struktur administratif dengan perkembangan kawasan strategis nasional di wilayah tersebut.
Baca Juga : Polres Kutim Blender 433,59 Gram Sabu
Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam Pongrewa, mengatakan bahwa penetapan batas IKN telah membawa perubahan signifikan terhadap wilayah administratif PPU. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian melalui pemekaran kecamatan agar pembagian wilayah lebih proporsional dan efisien dalam melayani masyarakat yang kini tersebar di wilayah penyangga IKN.
“Dengan adanya penetapan batas IKN yang baru, kami harus segera menata kembali struktur wilayah. Pemekaran kecamatan menjadi langkah strategis agar pemerintahan di tingkat bawah lebih efektif dan mampu menyesuaikan dengan dinamika pembangunan IKN,” ujar Hamdam.
Fokus pada Efisiensi dan Pelayanan Publik
Menurut Hamdam, pemekaran ini bukan semata soal administrasi, tetapi juga upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan inti IKN seperti Sepaku dan sekitarnya. Pemerintah daerah telah menyiapkan kajian teknis serta peta rencana wilayah yang akan diusulkan dalam pembentukan kecamatan baru.
“Tujuan utama pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan. Masyarakat di wilayah perbatasan IKN harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab PPU sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Otorita IKN terkait sinkronisasi batas wilayah serta penyesuaian tata ruang. Proses ini diharapkan selesai dalam waktu dekat sehingga tahapan administratif pemekaran dapat segera diajukan ke pemerintah pusat.
Penyesuaian dengan Dinamika Pembangunan IKN
Kepala Bagian Pemerintahan Setda PPU, Sudirman, menjelaskan bahwa terdapat beberapa wilayah potensial yang sedang dikaji untuk dimekarkan. Fokus utama adalah daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, pertumbuhan ekonomi pesat, serta kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat akibat efek domino pembangunan IKN.
“Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan sosial di sekitar Sepaku sangat cepat. Kondisi ini menuntut adanya kecamatan baru agar pembangunan lebih merata dan pelayanan masyarakat lebih optimal,” kata Sudirman.
Selain itu, ia menambahkan bahwa Pemkab PPU juga mempertimbangkan aspek sejarah, sosial, dan geografis dalam proses pemekaran agar tidak menimbulkan konflik batas antarwilayah. Semua proses dilakukan dengan prinsip partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, camat, dan kepala desa.
Dorongan Pusat dan Dukungan Warga
Langkah Pemkab PPU ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat setempat. Ketua DPRD PPU, Andi Harahap, menilai pemekaran kecamatan akan menjadi solusi strategis menghadapi lonjakan penduduk dan arus migrasi baru akibat pembangunan IKN.
“Pemekaran wilayah harus disertai peningkatan infrastruktur dan kapasitas aparatur agar pelayanan publik benar-benar meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat menyambut positif rencana tersebut. Mereka berharap pemekaran dapat membuka peluang baru dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Dengan langkah percepatan ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kesiapannya menjadi daerah penyangga utama IKN yang adaptif, responsif, dan proaktif dalam mengelola perubahan wilayah, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah pembangunan ibu kota baru Indonesia.